Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam rangka Penegakan Hukum

Authors

  • Ansori Ansori Universitas Pertahanan
  • Agus Haryanto Ikhsanudin Universitas Pertahanan
  • Edy Suhardono Universitas Pertahanan

DOI:

https://doi.org/10.33172/spl.v3i3.139

Abstract

Abstrak -Tesis ini mengkaji bagaimana sinergi yang terjalin antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana di laut dalam rangka penegakan hukum.   Bakamla adalah lembaga penegak keamanan dan keselamatan laut yang belum mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga penyidikan dilakukan oleh instansi lain, TNI Angkatan Laut memiliki wewenang penyidikan sampai dengan penuntutan terhadap tindak pidana di laut.Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu Teori evaluasi, teori Sinergitas, konsep penanggulangan tindak pidana dan kosep penegakan hukum.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.  Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan tindak pidana di laut, dan upaya upaya untuk meningkatkan sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut.   Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas yang terjalin antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut belum sepenuhnya bersinergi, dan faktor yang mempengaruhi adalah belum adanya MoU dengan Mabes TNI untuk penggunaan kapal TNI AL, belum adanya payung hukum yang mengatur wewenang tiap instansi yang memiliki kewenangan di laut, serta belum adanya pusat pengendalian bersama yang terintegrasi dengan Puskodal TNI AL dan instansi lain.

Kata kunci: Sinergitas, penegakan hukum

 

Abstract - This thesis examined how the synergy that existed between the Marine Security Agency (Bakamla) and the Navy in tackling criminal offenses in the sea in order to enforce the law. Bakamla is a marine safety and security enforcement agency which has no authority to conduct investigations, so that investigations are conducted by other agencies, the Navy has investigative authority up to the prosecution of criminal offenses on the sea. This study used the framework of thought that is the theory of evaluation, the theory of sinergic, the concept of crime prevention and concept of law enforcement. This research was a qualitative research with a descriptive method. This study analyzed the factors that affected the synergy between Bakamla and the Navy in handling criminal acts on the sea, and the efforts to increase the synergy between Bakamla and the Navy. The result of this research concluded that the synergy between Bakamla and TNI Navy had not been fully synergized, and the factors that influenced were the absence of MoU with TNI Headquarters for the use of Navy ships, there was no legal bases which regulated the authority of each institution having authority on the sea, as well as the absence of a joint control center integrated with Navy Command and Control and other agencies.

Keywords: Sinergity, law enforcement

Author Biography

Ansori Ansori, Universitas Pertahanan

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

References

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Arikunto, Suharsimi, A. Jabar, C. Safrudin (2008). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Bernard L. (2011). Penegakan Hukum Dalam Terang Etika. Yogyakarta: Genta Publishing.

Buku Putih Pertahanan; (2015): Kementerian Pertahanan Jakarta.

Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya (2001): Jakarta Mabesal.

Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (2007). Kewenangan Perwira TNI AL Sebagai Penyidik: Jakarta.

Djamin, A. (2001) Sistim Pertahanan Negara dan Keamanan Dalam Negeri Dalam Perspektif Indonesia Baru: Jakarta The Habibie Center.

Dicky R. M, T Sulistyaningtyas Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Limbong, B (2015). Poros Maritim. Jakarta: Margareta Pustaka.

Mahmudah, N. (2015). Illegal Fishing Petanggungan Pada Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Mangindaan.R. (2014).Intelijen Maritim dan Upaya Memperkokoh Keamanan Maritim Indonesia. Create Space: Independent Publisher. USA.

Noor Isran 2013. Indonesia Negara Maritim Terbesar di Asia. Jakarta: Bangun Indonesia Press.

Perkiraan Intelijen Bais TNI Tahun 2017

Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut 2002: Mabesal.

Pujilekson, S. (2016).Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Kelompok Instrans Publishing.

Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Bakamla 2016. Jakarta.

Robbins P., Stephen. (2003). Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi ke Sepuluh), Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan. Macanan Jakarta: Jaya Cemerlang.

Tri S. Susanto, R. M. Dicky, (2015) Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Susanto, R. M. Dicky, (2015) Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sakti.S. (2009).Batas Wilayah Negara Indonesia. Yogyakarta: Gaya Media.

Sugiyono, (2016).Memahami Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto, (2004) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tedjo Edhy.P. (2010). Mengawal Perbatasan Negara Maritim. Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia.

Rencana Operasi Bersama Kamla Dalam Negeri V.

Rencana Operasi Bersama Kamla Dalam Negeri Nusantara VIII

Rencana Operasi Palapa 1-15

Internet dan website

Bayu Rizky Aditya Sinergitas Stakeholders Untuk Administrasi Publik Yang Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance, Journa Administrasi Publik, Retrieved April 12, 2017 from

http://download.portalgaruda.org/article.php

Daryanto E. (2014) Individual Characteristics, Job Characteristics, and Career Development: A Study on Vocational School Teachers’ Satisfaction in Indonesia, Retrived April 12, 2017 from http://pubs.sciepub. com/education/2/8/20/index.html

Stern A.D (2005) The Value of Synergy. School of Business.Retrieved April 12, 2017 from http://people.stern.nyu. edu/adamodar/ pdfiles/ papers/synergy.pdf

http://www.tni.mil.id/view-31-font+colorbluekeamanan+laut+tanggungjawab+siapa+ font.html

http://amrmulsin.blogspot.co.id/2014/05/keselamatan-pelayaran.html

https://www.academia.edu/8798195/Definisi_dan_Pengertian_Analisis_Menurut_Para_Ahli_-Fatih_iO

http://www.tnial.mil.id/Aboutus/VisiMisi.aspx

http://koarmabar.tnial.mil.id/

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB Hukum Laut Internasional United Nations Convention on The Low Of Sea (UNCLOS) tahun 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Downloads

Published

2017-12-20

How to Cite

Ansori, A., Ikhsanudin, A. H., & Suhardono, E. (2017). Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam rangka Penegakan Hukum. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, 3(3). https://doi.org/10.33172/spl.v3i3.139

Issue

Jurnal Strategi Pertahanan Laut Vol 3 No 3 (2017)

Section

Articles

License

Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)