STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA MELALUI KONSEP DRIVING FORCE

Authors

  • Endah Palupi Universitas Pertahanan
  • Ansori Ansori Universitas Pertahanan
  • Edi Suhardono

DOI:

https://doi.org/10.33172/spl.v5i3.587

Abstract

Ratifikasi UNCLOS 1982 mengakibatkan Indonesia wajib dan bertanggung jawab hukum untuk memberi hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit bagi kapal-kapal dan pesawat udara asing untuk berlayar dan terbang di wilayah kedaulatannya. Namun tetap memberikan perlindungan terhadap kedaulatan, keamanan, dan aset negara di bidang maritim. Wilayah perairan provinsi Sulawesi Tenggara yang  berhadapan langsung dengan ALKI III memiliki potensi sumber daya yang besar, sehingga tidak cukup unsur TNI saja untuk melindungi wilayah maritimnya, melainkan seluruh unsur non TNI terkait harus bersinergi demi terciptanya suatu strategi pertahanan laut. Dari beberapa entitas tersebut dibutuhkan satu sebagai driver force (penggerak). Driver force dituntut mampu memberi komando ke entitas lainnya dalam rangka mengimplementasikan strategi pertahanan laut secara efektif dan efisien. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat unsur mana yang tepat sebagai driver force (penggerak). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data primer berupa wawancara kepada informan entitas terkait pertahanan laut di Sultra, data sekunder berupa studi pustaka, dan melakukan observasi lapangan. Data dianalisa menggunakan kebijakan pertahanan Kasih Prihantoro sehingga didapatkan hasil penelitian yaitu implementasi strategi pertahanan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara memerlukan driver force (penggerak) sebagai komando pergerakan.

Kata Kunci: Implementasi, Penggerak, Pertahanan Laut

References

Jurnal

Hutagalung, S. M. 2017. Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Indonesia. Jurnal Asia Pacific Studies, Vol. 1, No. 1, hlm. 75-91.

Nasution, A. M., et al. 2018. Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) untuk Membentuk Satuan Armada Nelayan (Satarmanel) dalam Rangka Mencegah Ancaman, Jurnal Keamanan Maritim, Vol.4, No.1, hlm. 25-46.

Suhirwan et al. 2020. Indonesian Navy as a Maritime Command Center Sea Defense Strategy. Public Policy and Administration Research, Vol.2, No.2, hlm.33-39.

Buku

Booth, Ken. 1977. Navies and Foreign Policy. New York: Crane, Russak.

Hutahayan, J. F. 2019. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik. Yogyakarta.

Marbun, S. F. 2003. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta.

Mutis, T. 1992. Pengembangan Koperasi: Kumpulan Karangan. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Prescott & Schofield. 2005. The Maritime Political Boundaries of the World. Boston: M. Nijhoff.

Website

Mulyana, S. “Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat”, dalam https://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/sinergitas-dan-kemitraan-perencanaan-program/ diakses pada 26 Juni 2020.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Palupi, E., Ansori, A., & Suhardono, E. (2020). STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA MELALUI KONSEP DRIVING FORCE. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, 5(3). https://doi.org/10.33172/spl.v5i3.587

Issue

Vol 5 No 3 Jurnal Strategi Pertahanan Laut

Section

Articles

License

Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)

Most read articles by the same author(s)