Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)

Abstract

Abstrak -- Perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia menimbulkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ormas, diantaranya adanya organisasi masyarakat yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu organisasi masyarakat tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia.  Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat sebagai pengganti UU Nomor 17 tahun 2013.  Adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 menimbulkan adanya gejolak di masyarakat. Tesis ini ditujukan guna melakukan analisis perumusan masalah kebijakan dan pemantauan hasil kebijakan terhadap kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris dengan Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen, sementara analisa data menggunakan model dari Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan  adalah teori kebijakan publik, analisis kebijakan publik, hukum administrasi negara, sistem politik, ilmu pertahanan, peperangan asimetris, dan gerakan sosial. Hasil dari penelitian ini adalah  perumusan masalah analisis kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 adanya permasalahan terkait undang-undang yang tidak dapat mengakomodir permasalah keormasan. Pemantauan hasil kebijakan dalam analisis kebijakan adalah kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 menimbulkan sebuah ancaman baru bagi pertahanan negara yaitu munculnya gerakan pemberontakan.

Kata kunci: analisis kebijakan, perppu nomor 2 tahun 2017, peperangan asimetris, HTI

Abstract -- Government Regulation in Act number 2 of 2017  concerning social organizations is ratified by the government as a follow-up to the existence of community organizations that have ideologies contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. One of those odd community organization is Hizbut-Tahrir Indonesia.. The existence of Perppu number 2 of 2017 raises turmoil in the community. This thesis is intended to conduct an analysis of the formulation of policy issues and monitoring the results of policies on the policy of Perppu number 2 of 2017 concerning Community Organizations in the Perspective of Asymmetric Warfare with the Case Study of Hizbut-Tahrir Indonesia. The research method which has been used is a qualitative method with a case study approach, with data collection techniques through interviews, literature studies, and document studies, while data analysis uses models from Miles and Huberman which consist of data reduction, data presentation and conclusion drawing. Theories which are referenced are public policy theory, public policy analysis, state administration law, political system, defense science, asymmetric warfare, and social movements. The results of this study are the formulation of the problem of policy analysis Perppu number 2 of 2017 is legislation that cannot accommodate the issue of community organizations. Monitoring the policy results in policy analysis is that the policy of Perppu number 2 of 2017 poses a new threat to national defense such as civil disobedience.

Keywords: policy analysis, government regulation in act number 2 of 2017, assymetric warfare, HTI