PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI SELAT SINGAPURA TERHADAP PENINGKATAN PEMBAJAKAN, KONSISTENSI KEBIJAKAN PUBLIK, DAN KONSESI WILAYAH NEGARA LITORAL

Abstract

Kehadiran pembajakan di Selat Singapura bukanlah hal baru. Orang-orang laut adalah sekelompok perompak yang tunduk pada nama negara sebagai prajurit selama Kerajaan Melayu. Kehadiran resmi dan distribusi 'pajak' melalui kapal komersial untuk dibagikan dengan negara sebagai otoritas tertinggi. Saat ini, keberadaan pembajakan di Selat Singapura dipandang sebagai sesuatu yang negatif, hal ini mengingat Selat Singapura adalah jalur komunikasi laut yang paling penting di dunia yang menghubungkan pengiriman dari Samudera Hindia, Selat Malaka ke Samudera Pasifik , Laut Cina Selatan dan sebaliknya. Indonesia sebagai salah satu negara yang bertanggung jawab untuk itu masih menemukan formulasi yang tepat tentang bagaimana mengatasi masalah ini. Mulai dari pembentukan instrumen hukum domestik, implementasi hukum, hingga kerangka kerja sama dengan negara tetangga. Tiga elemen penting ini kemudian menghadapi hambatan dan tantangan dari masalah domestik seperti kurangnya efek vitalitas karena banyak pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam kebijakan penegakan hukum di laut terhadap para pembajak. Kehadiran Bakamla bersama dengan TNI Angkatan Laut dan Polair dapat menjadi contoh, bagaimana pemerintah masih belum mampu membagi tugas penegakan hukum di perairan, patroli rumah, dan fungsi TNI Angkatan Laut sebagai angkatan laut air biru. Untuk alasan ini, dimasukkannya Indonesia dalam ReCAAP dan Kerjasama Patroli Forum Maritim ASEAN adalah dua dari beberapa opsi yang dapat diambil Indonesia untuk menegakkan kedaulatan atas perairan dan membimbing Indonesia untuk mencapai visi kesejahteraan di bawah Presiden Joko Widodo, Poros Maritim Dunia.

Kata Kunci: Forum Maritim ASEAN, Pembajakan, Pertahanan dan Keamanan, Poros Maritim Dunia, ReCAAP